Kulon Progo, 2 Juni 2026 – Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten, Pendamping Desa (PD), dan Pendamping Lokal Desa (PLD) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan di Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, pada Selasa (2/6/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kapasitas pendamping, serta memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Rapat koordinasi diawali dengan pembahasan Daily Report Pendampingan (DRP) Versi 3.0 yang disampaikan oleh Koordinator Kabupaten (Korkab) Kulon Progo, Agung Triatmo. Dalam paparannya, Agung menjelaskan secara rinci tata cara pengisian DRP versi terbaru, mekanisme validasi kegiatan, serta keterkaitan antara laporan aktivitas pendampingan dengan proses administrasi honorarium TPP.
Menurutnya, pemahaman yang baik terhadap penggunaan aplikasi DRP 3.0 sangat penting untuk memastikan seluruh aktivitas pendampingan dapat terdokumentasi dengan baik, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya, materi mengenai Indeks Desa Tahun 2026 disampaikan oleh Kuatana. Pada sesi ini dibahas proses pemutakhiran data Indeks Desa yang sedang berjalan, progres pelaksanaan di lapangan, serta berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh pendamping dalam mendukung pemerintah kalurahan melakukan penginputan dan validasi data.
Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dari peserta terkait strategi percepatan pemutakhiran data agar dapat selesai sesuai target waktu yang telah ditetapkan.
Materi berikutnya disampaikan oleh Yulianto yang menjelaskan mengenai pemeringkatan BUM Desa dan BUM Desa Bersama (BUMDesma). Dalam paparannya, Yulianto menekankan pentingnya kualitas tata kelola usaha, administrasi, dan pelaporan sebagai faktor utama dalam meningkatkan kinerja serta peringkat badan usaha milik desa.
Sementara itu, Dana Susanta menyampaikan materi tentang penanganan masalah dan pelaporan kegiatan peningkatan kapasitas. Materi ini memberikan pemahaman kepada para pendamping mengenai mekanisme identifikasi, penanganan, dan pelaporan berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan peningkatan kapasitas di desa.
Pada sesi terakhir, WS Kawuryan memaparkan perkembangan penyaluran Dana Desa Tahun 2026 Tahap II, perencanaan kegiatan tahun 2027, serta aspek penatausahaan keuangan kalurahan. Dalam kesempatan tersebut disampaikan pentingnya peran pendamping dalam memastikan proses perencanaan dan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai regulasi, transparan, dan akuntabel. Progres Serapan DD Salur Tahap II telah mencapai 75% (66 Kalurahan) untuk pengajuan Batch 2 akan dilakukan pada hari Selasa, 2 Juni 2026 sebanyak 21 Kalurahan (25%) diharapkan pada minggu ini Salur DD Tahap II dapat direalisasikan 100%
Selain itu, peserta juga mendapatkan informasi mengenai progres penyaluran Dana Desa di wilayah Kabupaten Kulon Progo serta berbagai langkah yang perlu dilakukan untuk mendukung kelancaran penyusunan dokumen perencanaan tahun anggaran 2027.
Usai pelaksanaan rapat koordinasi, seluruh peserta melanjutkan kegiatan dengan mengikuti Zoom Meeting terkait Aplikasi DRP Versi 3.0 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pusat. Kegiatan daring tersebut diikuti oleh TPP dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai bagian dari upaya peningkatan pemahaman dan penyamaan persepsi terhadap implementasi aplikasi DRP versi terbaru.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Kulon Progo semakin siap dalam melaksanakan tugas pendampingan, meningkatkan kualitas pelaporan, mendukung pemutakhiran data desa, memperkuat pengembangan BUM Desa, serta mengawal pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara efektif dan berkelanjutan.
"Rapat koordinasi ini menjadi sarana penting untuk menyamakan pemahaman seluruh pendamping terkait berbagai kebijakan dan aplikasi terbaru yang mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan kualitas pendampingan kepada desa semakin meningkat," ungkap salah satu peserta rakor. (wsk)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar