BUMDes Binangun Lestari Purwosari Bangkit, Penguatan Kelembagaan dan Evaluasi Usaha Ketahanan Pangan Jadi Fokus

Purwosari, Girimulyo – Pemerintah Kalurahan Purwosari bersama berbagai pemangku kepentingan melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas pengelola BUMDes Binangun Lestari Purwosari pada Jumat (22/5/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sekaligus mengevaluasi pelaksanaan unit usaha yang telah berjalan.

Kegiatan yang berlangsung di Kalurahan Purwosari tersebut dihadiri oleh Pemerintah Kalurahan Purwosari, perwakilan Kapanewon Girimulyo, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Kulon Progo, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, pengelola BUMDes, Ketua Desa Wisata, serta manajer unit usaha ketahanan pangan.

Dalam sambutannya, Ibu Lurah Purwosari menyampaikan kondisi riil BUMDes Binangun Lestari yang saat ini mulai bangkit dan terus berbenah dalam tata kelola kelembagaan maupun administrasi. Salah satu perkembangan positif yang berhasil dicapai adalah penyusunan laporan keuangan BUMDes yang telah disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMKal) Kabupaten Kulon Progo.

“BUMDes Purwosari saat ini mulai bangkit dan berproses menjadi lebih baik. Laporan keuangan sudah berhasil disusun dan disampaikan kepada DPMKal Kabupaten Kulon Progo. Namun demikian, masih terdapat kekosongan pada unsur kelembagaan sehingga kami berharap Kapanewon dan TAPM dapat membantu dalam proses seleksi pengadaan tenaga atau karyawan BUMDes,” ujar Ibu Lurah Purwosari.

Materi selanjutnya disampaikan oleh Andreas selaku Jawatan Kemakmuran Kapanewon Girimulyo. Ia menekankan bahwa pengembangan BUMDes dapat dilakukan melalui berbagai strategi, terutama dalam pengelolaan unit usaha simpan pinjam.

Menurutnya, keberhasilan pengelolaan simpan pinjam sangat dipengaruhi oleh kedisiplinan dalam melakukan penagihan secara rutin dan penuh kesabaran agar tercipta kesehatan usaha BUMDes.

“Penekanan pada tugas pokok dan fungsi masing-masing pengelola juga sangat penting agar pengelolaan BUMDes berjalan efektif dan profesional,” ungkap Andreas.

Sementara itu, Agung Triatmo selaku Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo menyampaikan pentingnya penyusunan laporan keuangan yang tertib dan pemenuhan struktur organisasi kelembagaan BUMDes.

Ia menjelaskan bahwa keberadaan struktur organisasi yang lengkap akan mendukung kesempurnaan tata kelola kelembagaan hukum desa sehingga pelaksanaan usaha dan penyusunan laporan tidak mengalami kendala.

“BUMDes harus mampu menyusun laporan keuangan dengan baik dan struktur organisasinya harus mulai dipenuhi agar kelembagaan usaha desa dapat berjalan optimal,” jelas Agung Triatmo.

Materi berikutnya disampaikan oleh Yulianto selaku TAPM Kabupaten Kulon Progo yang memfokuskan pembahasan pada tata kelembagaan dan hubungan antar pihak dalam struktur organisasi BUMDes.

Dalam paparannya, Yulianto menekankan pentingnya alur laporan pertanggungjawaban, mulai dari kewajiban manajer unit usaha, sekretaris, direktur, hingga penasehat BUMDes. Ia juga menjelaskan mekanisme laporan pertanggungjawaban yang nantinya disampaikan dalam forum musyawarah kalurahan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang melibatkan seluruh peserta. Ketua Desa Wisata Purwosari turut menyampaikan harapan agar potensi desa wisata dapat dikembangkan melalui kolaborasi dan sinergi bersama BUMDes.

Sinergi antara desa wisata dan BUMDes diharapkan mampu menciptakan unit usaha yang produktif dan berkelanjutan guna meningkatkan perekonomian masyarakat Kalurahan Purwosari.

Selain itu, diskusi juga membahas evaluasi unit usaha ketahanan pangan yang selama ini dijalankan. Berdasarkan hasil evaluasi sementara, usaha ketahanan pangan di sektor peternakan kambing dan sapi diprediksi mengalami kerugian akibat penurunan harga kambing secara masif baik di tingkat peternak maupun konsumen.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius seluruh peserta sehingga diperlukan langkah evaluasi dan strategi lanjutan agar usaha ketahanan pangan tetap dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dari hasil diskusi dan pelatihan yang dilaksanakan, terdapat beberapa rekomendasi penting yang disepakati bersama. Pertama, unit usaha ketahanan pangan tetap harus dilanjutkan dengan perbaikan tata kelola dan evaluasi berkala. Kedua, sistem dan alur pelaporan harus mulai ditertibkan agar administrasi kelembagaan semakin baik. Ketiga, Desa Wisata Purwosari diharapkan dapat berkembang menjadi salah satu unit usaha strategis di bawah pengelolaan BUMDes Binangun Lestari.

Melalui kegiatan ini, diharapkan BUMDes Binangun Lestari Purwosari mampu tumbuh menjadi lembaga ekonomi desa yang profesional, transparan, dan mampu menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat Kalurahan Purwosari. (endro)