Girimulyo - Musyawarah Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKal Tahun Anggaran 2025 Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo, yang digelar pada 25 Februari 2026 berlangsung tertib dan partisipatif. Forum ini menjadi wadah penyampaian realisasi pendapatan dan belanja pemerintah kalurahan sekaligus penetapan laporan pertanggungjawaban menjadi Peraturan Kalurahan melalui kesepakatan bersama.
Musyawarah dihadiri unsur Pamong Kalurahan, Bamuskal, Babinkamtibmas, pendamping desa, pendamping lokal desa, serta perwakilan lembaga kemasyarakatan. Dalam pemaparan disampaikan total realisasi pendapatan APBKal 2025 sebesar Rp3,00 miliar dan realisasi belanja Rp2,86 miliar yang bersumber dari PAD, ADD, Dana Desa, bagi hasil pajak, Dana Keistimewaan, hingga sisa anggaran tahun sebelumnya. Kesepakatan forum menetapkan laporan pertanggungjawaban tersebut sebagai regulasi resmi kalurahan.
Lurah Jatimulyo Anom Sucondro dalam sambutannya menegaskan bahwa musyawarah ini merupakan bentuk keterbukaan pemerintah kalurahan kepada masyarakat. “Kami berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBKal. Melalui forum ini masyarakat dapat mengetahui secara jelas penggunaan anggaran sepanjang tahun 2025,” ujarnya.
Selain pembahasan APBKal, forum juga memuat laporan pertanggungjawaban tahunan BUMDes Mulyo Sejati. Pengelola memaparkan kinerja sejumlah unit usaha seperti jasa keuangan mikro, Agen BRILink, pasar desa, wisata desa, rest area Kembang Tebu, serta unit ketahanan pangan. Direktur BUMDes menyampaikan bahwa laporan tahunan ini penting sebagai bahan evaluasi sekaligus upaya meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa.
“BUMDes terus berupaya mengembangkan unit usaha yang ada agar lebih produktif dan berdampak pada peningkatan PAD. Evaluasi rutin menjadi kunci agar usaha yang dijalankan semakin profesional,” ungkap Direktur BUMDes Mulyo Sejati.
Dalam kesempatan yang sama, dipaparkan pula program ketahanan pangan dari alokasi 20% Dana Desa 2025 sebesar Rp304,3 juta yang mencakup perkebunan pisang, peternakan kambing PE ras Kaligesing, pertanian cabai, dan perikanan. Karena masih tahun pertama pelaksanaan, BUMDes menilai program ini memerlukan evaluasi menyeluruh pada 2026 untuk menentukan skala prioritas usaha yang paling potensial.
Pendamping desa Endro Sawiantoro yang hadir turut mengapresiasi jalannya musyawarah. “Forum pertanggungjawaban seperti ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan program desa berjalan sesuai perencanaan dan kebutuhan lokal,” katanya.
Melalui musyawarah ini, Pemerintah Kalurahan Jatimulyo menegaskan komitmen memperkuat tata kelola keuangan yang transparan serta mendorong BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa berbasis potensi lokal.(endro)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar