Panen Perdana Bawang Merah BUMDes Sinergi Karangsari Berpotensi Raup Omzet Rp175 Juta

Karangsari, Pengasih – Program ketahanan pangan yang dikelola BUMDes Sinergi Kalurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih, membuahkan hasil menggembirakan. Melalui dukungan Dana Desa Tahun 2025, BUMDes Sinergi mengembangkan dua unit usaha strategis, yakni penggemukan sapi dan budidaya bawang merah, sebagai upaya memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat.

Salah satu program unggulan yang kini mulai menunjukkan hasil nyata adalah budidaya bawang merah varietas Tajuk. Untuk merealisasikan usaha tersebut, BUMDes Sinergi menyewa lahan seluas 8.000 meter persegi. Persiapan lahan dilakukan secara intensif, mulai dari pembersihan sisa akar tanaman sebelumnya hingga pembangunan sarana pendukung seperti tandon air, pompa, jaringan pipa, dan fasilitas budidaya lainnya.

Proses penanaman dimulai pada awal April 2026 dengan melibatkan sekitar 20 tenaga kerja lokal. Selama masa pemeliharaan, tanaman mendapatkan perawatan rutin berupa penyiraman setiap dua hari sekali dan pemupukan setiap lima hari sekali yang dikerjakan oleh tenaga kerja setempat. Keterlibatan warga dalam seluruh tahapan budidaya menjadi bukti bahwa program ini tidak hanya berorientasi pada hasil produksi, tetapi juga membuka peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kerja keras tersebut akhirnya terbayar saat panen perdana dilaksanakan pada 18 Juni 2026. Dalam waktu kurang dari tiga bulan, tanaman bawang merah tumbuh optimal dan menghasilkan produktivitas yang menjanjikan. Berdasarkan hasil ubinan, lahan seluas 8.000 meter persegi dengan kebutuhan benih sekitar 932 kilogram diproyeksikan menghasilkan sekitar 7 ton bawang merah basah atau setara 4,2 ton bawang merah kering.

Dengan harga jual bawang merah basah yang berkisar Rp25.000 per kilogram, total nilai produksi diperkirakan mencapai sekitar Rp175 juta. Setelah dikurangi biaya produksi sebesar Rp135 juta, usaha ini diproyeksikan mampu memberikan keuntungan sekitar Rp40 juta dalam satu musim tanam.

Keberhasilan panen perdana ini menjadi tonggak penting bagi BUMDes Sinergi Karangsari dalam mengembangkan usaha berbasis potensi lokal. Selain memberikan manfaat ekonomi bagi BUMDes dan masyarakat, program ini membuktikan bahwa Dana Desa dapat menjadi instrumen produktif yang mampu mendorong ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan.

Kegiatan panen perdana tersebut turut dihadiri oleh Pemerintah Kalurahan Karangsari, Babinsa, Bhabinkamtibmas, pengurus BUMDes Sinergi, Pendamping Desa, serta Pendamping Kabupaten. Kehadiran berbagai pihak tersebut menjadi bentuk dukungan nyata terhadap keberlanjutan program ketahanan pangan yang diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi desa-desa lain dalam mengelola potensi lokal secara produktif dan berdaya saing. (Erastus DS)

Kalurahan Purwosari Percepat Pemutakhiran Data Indeks Desa 2026, Targetkan Pertahankan Status Desa Mandiri

 Kulon Progo, 12 Juni 2026 – Pemerintah Kalurahan Purwosari terus mengupayakan percepatan pemutakhiran pendataan Indeks Desa Tahun 2026 melalui rapat koordinasi dan fasilitasi pendampingan yang dilaksanakan pada Jumat (12/6/2026). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Lurah Purwosari, Carik, Pendamping Lokal Desa (PLD), serta Tim Pelaksana Pendataan di tingkat kalurahan.

Dalam kegiatan tersebut, Pendamping Lokal Desa (PLD) Kalurahan Purwosari, Sri Puji Andayani, menyampaikan bahwa pemutakhiran pendataan Indeks Desa merupakan amanat dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Pendataan ini memiliki peran strategis karena menjadi salah satu parameter penting yang akan digunakan sebagai dasar penilaian dan syarat dalam penyaluran pagu Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya.

“Pendataan Indeks Desa bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi menjadi instrumen untuk mengukur capaian pembangunan desa dari berbagai aspek, mulai dari sosial, ekonomi, lingkungan, hingga tata kelola pemerintahan. Hasil pendataan ini akan menunjukkan posisi dan status desa, sehingga kita berharap Kalurahan Purwosari dapat mempertahankan status Desa Mandiri yang telah diraih pada tahun sebelumnya,” ujar Sri Puji Andayani.

Sementara itu, Lurah Purwosari, Hj. Sri Murtini, A.Md., dalam agenda sosialisasi pendataan Indeks Desa dan pendataan Badan Pusat Statistik (BPS), menegaskan pentingnya sinergi seluruh perangkat kalurahan dan unsur yang membidangi pendataan agar proses rekapitulasi data dapat diselesaikan tepat waktu.

“Saya mengajak seluruh unsur pemerintah kalurahan dan tim pendataan untuk bekerja secara cermat dan kolaboratif. Data yang akurat akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan desa yang lebih tepat sasaran dan mendukung keberlanjutan status Desa Mandiri yang telah kita capai,” kata Hj. Sri Murtini.

Salah satu anggota Tim Pelaksana Pendataan Kalurahan Purwosari juga mengungkapkan bahwa proses pemutakhiran data menjadi momentum penting untuk mengevaluasi berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan.

“Melalui pendataan ini kami dapat melihat secara objektif kondisi riil desa, mengetahui sektor yang sudah berkembang dan bidang yang masih memerlukan perhatian. Dengan demikian, perencanaan pembangunan ke depan akan lebih terarah dan berbasis data,” ungkapnya.

Manfaat Indeks Desa bagi Kalurahan

Indeks Desa memberikan berbagai manfaat strategis bagi pemerintah kalurahan, di antaranya:

1. Menjadi dasar pengukuran status kemajuan desa, mulai dari Desa Sangat Tertinggal hingga Desa Mandiri.
2. Mendukung perencanaan pembangunan berbasis data, sehingga program dan kegiatan dapat disusun sesuai kebutuhan masyarakat.
3. Menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan kebijakan dan penyaluran Dana Desa pada tahun berikutnya.
4. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan desa, sehingga intervensi pembangunan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
5. Menjadi alat evaluasi kinerja pembangunan desa secara berkala dan berkelanjutan.
6. Mendorong kolaborasi lintas sektor dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing desa.

Dengan semangat kolaborasi dan komitmen seluruh pihak, Kalurahan Purwosari optimistis proses pemutakhiran Pendataan Indeks Desa Tahun 2026 dapat diselesaikan sesuai jadwal dan menghasilkan data yang akurat sebagai fondasi pembangunan desa yang berkelanjutan serta mempertahankan predikat Desa Mandiri di Kabupaten Kulon Progo.

TAPM Kulon Progo Gelar Rapat Koordinasi Internal, Perkuat Pengawalan Program Pendampingan Desa

Kulon Progo, 12 Juni 2026 – Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Kulon Progo menggelar rapat koordinasi internal pada Jumat (12/6/2026) di Kantor TAPM Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat sinergi tim dalam mendukung pelaksanaan program pendampingan desa serta memastikan target pembangunan desa dapat tercapai sesuai perencanaan.

Rapat koordinasi dipimpin oleh jajaran TAPM Kabupaten Kulon Progo dan dihadiri oleh seluruh unsur pendamping yang terlibat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Dalam rapat tersebut, peserta membahas sejumlah agenda strategis yang menjadi fokus kerja pendampingan desa. Salah satu materi yang dibahas adalah penyusunan dan pemantapan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pendampingan pada periode berikutnya.

Selain itu, rapat juga melakukan pembahasan terkait verifikasi dan validasi Data Rekapitulasi Penilaian Tenaga Pendamping Profesional (DRPTPP) yang mencakup Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan akurasi data serta mendukung proses evaluasi kinerja pendamping secara objektif dan akuntabel.

Agenda lainnya adalah persiapan materi yang akan digunakan dalam Rapat Koordinasi Internal Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Kulon Progo. Persiapan tersebut dilakukan guna memastikan seluruh informasi, capaian, dan isu strategis dapat disampaikan secara komprehensif dalam forum koordinasi tingkat kabupaten.

Dalam kesempatan tersebut, TAPM juga membahas target pencapaian perencanaan pembangunan di desa beserta mekanisme pelaporannya. Pembahasan ini menjadi penting mengingat berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa memerlukan pengawalan yang intensif agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan target yang telah ditetapkan.

Rapat turut membahas persiapan materi dan perangkat pendukung untuk keperluan verifikasi terhadap Saudara Edi Eka Purnama selaku Pendamping Desa PL, sebagai bagian dari proses pembinaan dan penguatan kualitas pendampingan di lapangan.

Sebagai hasil rapat, seluruh peserta menyepakati agenda kegiatan yang akan dilaksanakan selama bulan Juni 2026. Kesepakatan tersebut mencakup penyusunan langkah-langkah strategis dalam pengawalan dan pendampingan berbagai program prioritas di desa.

Beberapa fokus pendampingan yang menjadi perhatian bersama antara lain penguatan pelaksanaan Indeks Desa, pengembangan dan pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), penyelesaian Laporan Masalah dan Laporan Peningkatan Kapasitas, pelaksanaan Rembug Stunting, serta pengawalan Laporan Penggunaan Dana Desa.

Melalui rapat koordinasi ini, TAPM Kabupaten Kulon Progo menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pendampingan, memperkuat koordinasi antarpendamping, serta memastikan seluruh program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa dapat berjalan secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (don/tons)

Perkuat Pengawasan BUMDesa, TPP Pengasih Gelar Coaching Khusus untuk Pamong Kalurahan

Pengasih, Kulon Progo – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Kalurahan (Muskal) Pertanggungjawaban BUMDesa, Pemerintah Kalurahan Pengasih mengambil langkah strategis dengan meningkatkan kapasitas aparatur kalurahan dalam memahami laporan keuangan BUMDesa.

Atas permintaan Pemerintah Kalurahan Pengasih, Koordinator Kecamatan (Korcam) Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kapanewon Pengasih, Lesandi Utomo, bersama Tim TPP memberikan kegiatan private coaching kepada Lurah, Carik, dan Ulu-ulu Kalurahan Pengasih. Kegiatan ini bertujuan membekali para pamong agar mampu membaca dan menganalisis laporan keuangan BUMDesa secara lebih komprehensif.

Dalam pendampingan yang berlangsung secara intensif dan privat di lingkungan Pemerintah Kalurahan Pengasih, peserta diajak membedah empat dokumen utama laporan keuangan BUMDesa, yakni Laporan Arus Kas, Laporan Laba Rugi, Neraca, serta Laporan Kolektabilitas Piutang.

“Pemahaman terhadap laporan keuangan menjadi sangat penting agar para pamong tidak hanya menerima laporan sebagai formalitas, tetapi benar-benar memahami kondisi usaha dan kesehatan keuangan BUMDesa,” ujar Lesandi Utomo saat memberikan materi.

Melalui pendekatan praktis, peserta diajarkan cara menelusuri arus kas masuk dan keluar, menilai tingkat keuntungan usaha, memahami posisi aset, kewajiban, dan modal, hingga mengidentifikasi kualitas piutang usaha yang dimiliki BUMDesa.

Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi Muskal Pertanggungjawaban BUMDesa yang akan segera dilaksanakan. Dengan bekal pemahaman tersebut, para pamong diharapkan mampu berperan aktif dalam mencermati laporan, memberikan masukan yang konstruktif, serta mengambil keputusan berdasarkan data dan kondisi riil BUMDesa.

Selain meningkatkan kualitas pembahasan dalam forum Muskal, kegiatan ini juga menjadi langkah nyata dalam memperkuat fungsi pengawasan Pemerintah Kalurahan terhadap pengelolaan BUMDesa agar semakin transparan, akuntabel, dan profesional.

Dengan adanya pendampingan ini, Pemerintah Kalurahan Pengasih menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola BUMDesa yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus memastikan setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada pemahaman yang kuat terhadap kondisi keuangan lembaga usaha milik desa tersebut. (sandi)

Telur Omega-3 BUMDes Krembangan Tetap Untung di Tengah Anjloknya Harga Telur

Krembangan, Panjatan – Di saat banyak peternak menghadapi tekanan akibat turunnya harga telur ayam ras, BUM Desa Binangun Artha Mandiri Kalurahan Krembangan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo justru mampu menjaga keuntungan melalui usaha peternakan ayam petelur Omega-3.

Usaha yang didukung penyertaan modal Dana Desa sebesar Rp230,1 juta ini menjadi salah satu program ketahanan pangan unggulan desa. Saat ini, BUM Desa mengelola sekitar 1.000 ekor ayam petelur yang mampu menghasilkan rata-rata 800 hingga 810 butir telur per hari atau sekitar 50 kilogram telur.

Dengan harga jual sekitar Rp31.000 per kilogram, usaha tersebut menghasilkan omzet rata-rata Rp1,55 juta per hari atau lebih dari Rp46 juta per bulan. Keberhasilan ini didukung oleh strategi pemasaran langsung kepada konsumen tanpa bergantung pada tengkulak, sehingga harga jual dan keuntungan usaha lebih terjaga.

Keunggulan utama produk ini terletak pada kandungan asam lemak Omega-3 yang lebih tinggi dibandingkan telur biasa. Nutrisi tersebut memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, antara lain membantu perkembangan dan fungsi otak, menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mendukung tumbuh kembang anak, serta membantu memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil. Konsumsi protein hewani berkualitas seperti telur Omega-3 juga berperan dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Direktur BUM Desa Binangun Artha Mandiri, Budi Wulandari, mengatakan bahwa nilai tambah produk menjadi kunci keberhasilan usaha. Telur Omega-3 yang diproduksi memiliki kandungan nutrisi lebih tinggi sehingga tetap diminati masyarakat meskipun harga telur umum sedang turun.

"Kami tidak hanya menjual telur, tetapi juga manfaat kesehatan. Ketika masyarakat mengetahui manfaat telur Omega-3, mereka tetap membeli meskipun harga telur biasa sedang turun. Alhamdulillah, sampai saat ini permintaan masih lebih besar dibanding kemampuan produksi kami," ujarnya.

Pemasaran dilakukan melalui jaringan pelanggan tetap, komunitas masyarakat, reseller, hingga penjualan langsung ke rumah tangga. Saat ini terdapat sekitar 50 konsumen aktif setiap hari yang rutin membeli telur Omega-3 produksi BUM Desa.

Pendamping Lokal Desa, Hendri Sulistya, menilai usaha tersebut menjadi contoh keberhasilan program ketahanan pangan desa yang tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga memperhatikan aspek bisnis dan pemasaran.

"Program ketahanan pangan akan berhasil apabila tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga memperhatikan aspek bisnis dan pemasaran. BUM Desa Krembangan mampu menunjukkan bahwa Dana Desa dapat dikelola menjadi usaha produktif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," jelasnya.

Selain meningkatkan pendapatan BUM Desa dan memperkuat perputaran ekonomi lokal, usaha ini juga memberikan manfaat sosial dan kesehatan bagi masyarakat melalui penyediaan sumber protein berkualitas yang mudah diakses. Keberadaan usaha ini sekaligus mendukung upaya peningkatan gizi keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta percepatan penurunan angka stunting di tingkat desa.

Keberhasilan BUM Desa Krembangan membuktikan bahwa program ketahanan pangan berbasis Dana Desa dapat berkembang menjadi usaha produktif dan berkelanjutan apabila dikelola secara profesional, inovatif, dan sesuai kebutuhan pasar. Melalui inovasi telur Omega-3, desa tidak hanya menciptakan peluang usaha yang menguntungkan, tetapi juga menghadirkan produk pangan sehat yang bermanfaat bagi masyarakat.(yulianto)

Kemendesa Apresiasi Potensi Ekspor Gula Kelapa Hargorejo, BUMDesa Bersama SEMAR Kokap Kian Siap Menembus Pasar Global

Hargorejo, Kokap – Upaya pengembangan ekonomi desa berbasis potensi lokal kembali mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Pada Selasa (9/6/2026), BUMDesa Bersama SEMAR Kokap menerima kunjungan tim dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa) untuk meninjau secara langsung pengembangan usaha gula kelapa organik yang telah merintis pasar ekspor di Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo.

Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk melihat secara dekat keberhasilan kolaborasi antara masyarakat, kelompok usaha, pemerintah daerah, dan pendamping desa dalam mengembangkan komoditas unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berdaya saing di pasar internasional.

Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Kulon Progo, Pendamping Desa Kapanewon Kokap, jajaran pengurus BUMDesa Bersama SEMAR Kokap, serta perwakilan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang selama ini menjadi mitra utama dalam proses produksi gula kelapa.

Dalam kunjungannya, tim Kemendesa meninjau langsung dapur produksi gula kelapa untuk melihat seluruh tahapan pengolahan. Mulai dari proses penyadapan dan penerimaan nira kelapa, pemasakan, pencetakan, pengeringan, pengemasan, hingga produk siap dipasarkan ke mancanegara.

Selain meninjau proses produksi, rombongan juga memperoleh penjelasan mengenai sistem pengendalian mutu yang diterapkan oleh BUMDesa dan KUB. Produk gula kelapa yang dihasilkan telah menerapkan standar produksi yang ketat dan didukung sertifikasi organik, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar ekspor yang menuntut kualitas, keamanan pangan, dan keberlanjutan produk.

Pendamping Desa Kapanewon Kokap turut mendampingi seluruh rangkaian kegiatan sekaligus memfasilitasi koordinasi antara Kemendesa, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, BUMDesa Bersama SEMAR Kokap, dan kelompok usaha masyarakat. Dalam diskusi yang berlangsung, dipaparkan pula perkembangan model bisnis kolaboratif yang dibangun untuk memperkuat rantai nilai komoditas gula kelapa, mulai dari petani penyadap, unit pengolahan, hingga jaringan pemasaran ekspor.

Pengurus BUMDesa Bersama SEMAR Kokap menyampaikan bahwa dukungan dari berbagai pihak menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan kapasitas produksi dan perluasan akses pasar. Dengan semakin terbukanya peluang ekspor, produk gula kelapa dari Kokap diharapkan dapat menjadi salah satu ikon produk unggulan desa yang mampu bersaing di tingkat global.

Kunjungan Kemendesa ini merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap pengembangan usaha desa yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemanfaatan potensi lokal yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan, desa tidak hanya mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Ke depan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Pendamping Desa, BUMDesa, serta kelompok usaha masyarakat diharapkan semakin kuat sehingga pengembangan ekspor gula kelapa organik dari Hargorejo dapat terus tumbuh, memperluas jangkauan pasar internasional, dan menjadi contoh sukses pengembangan ekonomi desa berbasis potensi lokal di Kabupaten Kulon Progo. (m.zam)

 

Kalurahan Kembang Jadi Lokasi Perdana Rembug Stunting Tingkat Kapanewon Nanggulan Tahun 2026

Kembang, Nanggulan – Kalurahan Kembang menjadi lokasi pelaksanaan perdana kegiatan Rembug Stunting tingkat Kapanewon Nanggulan Tahun 2026 yang dilaksanakan di Aula Balai Kalurahan Kembang. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Pra-Musrenbangkal dalam upaya konvergensi pencegahan dan penanganan stunting di wilayah Kapanewon Nanggulan.

Acara dihadiri oleh unsur Pemerintah Kalurahan Kembang, Bamuskal, Panewu Nanggulan, Puskesmas, Bidan Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, kader kesehatan, pendamping desa, serta berbagai unsur masyarakat yang peduli terhadap upaya percepatan penurunan stunting.

Lurah Kembang, Edi Purwanto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penanganan stunting merupakan investasi penting dalam mempersiapkan generasi mendatang yang sehat, kuat, dan cerdas. Oleh karena itu, Pemerintah Kalurahan Kembang berkomitmen untuk terus memprioritaskan program penanganan stunting melalui evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan serta pemanfaatan data yang valid sebagai dasar penyusunan program pembangunan di masa mendatang.

"Stunting bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia di masa depan. Karena itu, kami berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pihak agar setiap anak di Kalurahan Kembang dapat tumbuh sehat dan berkembang secara optimal," ujar Edi Purwanto.

Dalam forum tersebut disampaikan pula bahwa skor konvergensi stunting Kalurahan Kembang berdasarkan aplikasi Elektronik Human Development Worker (EHDW) mencapai 75,50 persen. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas program percepatan penurunan stunting di tingkat kalurahan.

Ketua Bamuskal Kembang, Ali Musadad, menyampaikan berbagai agenda pembangunan yang menjadi perhatian kalurahan, di antaranya pembahasan Rencana Pembangunan Kalurahan (RPKal), pencermatan RPJM Kalurahan, pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta pemanfaatan Dana Keistimewaan yang dapat mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

"Pencegahan stunting harus menjadi gerakan bersama. Perencanaan pembangunan yang disusun kalurahan perlu memberikan ruang yang cukup bagi program-program peningkatan kesehatan dan kesejahteraan keluarga agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat," ungkap Ali Musadad.

Panewu Nanggulan dalam arahannya menekankan pentingnya penyusunan program percepatan penurunan stunting yang tepat sasaran dan berbasis data. Dengan demikian, upaya pengentasan stunting dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Data yang akurat menjadi kunci keberhasilan intervensi stunting. Program yang disusun harus benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan sehingga setiap anggaran dan kegiatan dapat memberikan hasil yang optimal," tegas Panewu Nanggulan.

Berdasarkan hasil pendataan yang dipaparkan dalam rembug stunting, wilayah dengan kasus stunting tertinggi di Kalurahan Kembang saat ini berada di Padukuhan Pundak Wetan, sehingga diperlukan perhatian dan intervensi yang lebih intensif dari seluruh pihak terkait.

Pihak Puskesmas Nanggulan memaparkan kondisi stunting di wilayah Kalurahan Kembang beserta berbagai hambatan yang masih dihadapi dalam upaya penanganannya. Beberapa faktor yang menjadi penyebab masih ditemukannya kasus stunting antara lain kebiasaan sebagian orang tua yang memilih makanan siap saji untuk anak, pola asuh balita yang kurang optimal karena orang tua bekerja, pemberian Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan yang belum maksimal, adanya penyakit penyerta maupun gangguan pertumbuhan pada balita, serta masih kurangnya konsumsi sumber protein hewani dalam menu makanan sehari-hari.

Salah satu perwakilan tenaga kesehatan dari Puskesmas Nanggulan menambahkan bahwa penanganan stunting tidak dapat dilakukan hanya oleh tenaga kesehatan semata.

"Peran keluarga sangat menentukan. Asupan gizi yang baik, pola asuh yang tepat, serta pemantauan tumbuh kembang secara rutin melalui Posyandu menjadi langkah penting untuk mencegah stunting sejak dini," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Bidan Desa juga menyampaikan tata cara penimbangan balita yang baik dan benar serta pentingnya pelaksanaan Posyandu sesuai standar operasional. Data hasil penimbangan yang akurat menjadi dasar penting dalam pemantauan tumbuh kembang balita sekaligus menentukan langkah intervensi yang tepat bagi keluarga sasaran.

Sementara itu, salah satu kader Posyandu Kalurahan Kembang menyambut baik pelaksanaan rembug stunting tersebut.

"Kegiatan ini sangat membantu kami di lapangan karena berbagai permasalahan yang dihadapi kader dapat dibahas bersama. Harapannya, dukungan dari semua pihak semakin kuat sehingga angka stunting di Kalurahan Kembang dapat terus menurun," ujarnya.

Melalui kegiatan Rembug Stunting ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan serta penanganan stunting. Dengan kerja sama yang baik, Kalurahan Kembang diharapkan mampu mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, berkualitas, dan bebas dari stunting. (novel budi)