TAPM Kulon Progo Gelar Rapat Koordinasi Internal, Perkuat Pengawalan Program Pendampingan Desa

Kulon Progo, 12 Juni 2026 – Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Kulon Progo menggelar rapat koordinasi internal pada Jumat (12/6/2026) di Kantor TAPM Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat sinergi tim dalam mendukung pelaksanaan program pendampingan desa serta memastikan target pembangunan desa dapat tercapai sesuai perencanaan.

Rapat koordinasi dipimpin oleh jajaran TAPM Kabupaten Kulon Progo dan dihadiri oleh seluruh unsur pendamping yang terlibat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Dalam rapat tersebut, peserta membahas sejumlah agenda strategis yang menjadi fokus kerja pendampingan desa. Salah satu materi yang dibahas adalah penyusunan dan pemantapan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pendampingan pada periode berikutnya.

Selain itu, rapat juga melakukan pembahasan terkait verifikasi dan validasi Data Rekapitulasi Penilaian Tenaga Pendamping Profesional (DRPTPP) yang mencakup Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan akurasi data serta mendukung proses evaluasi kinerja pendamping secara objektif dan akuntabel.

Agenda lainnya adalah persiapan materi yang akan digunakan dalam Rapat Koordinasi Internal Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Kulon Progo. Persiapan tersebut dilakukan guna memastikan seluruh informasi, capaian, dan isu strategis dapat disampaikan secara komprehensif dalam forum koordinasi tingkat kabupaten.

Dalam kesempatan tersebut, TAPM juga membahas target pencapaian perencanaan pembangunan di desa beserta mekanisme pelaporannya. Pembahasan ini menjadi penting mengingat berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa memerlukan pengawalan yang intensif agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan target yang telah ditetapkan.

Rapat turut membahas persiapan materi dan perangkat pendukung untuk keperluan verifikasi terhadap Saudara Edi Eka Purnama selaku Pendamping Desa PL, sebagai bagian dari proses pembinaan dan penguatan kualitas pendampingan di lapangan.

Sebagai hasil rapat, seluruh peserta menyepakati agenda kegiatan yang akan dilaksanakan selama bulan Juni 2026. Kesepakatan tersebut mencakup penyusunan langkah-langkah strategis dalam pengawalan dan pendampingan berbagai program prioritas di desa.

Beberapa fokus pendampingan yang menjadi perhatian bersama antara lain penguatan pelaksanaan Indeks Desa, pengembangan dan pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), penyelesaian Laporan Masalah dan Laporan Peningkatan Kapasitas, pelaksanaan Rembug Stunting, serta pengawalan Laporan Penggunaan Dana Desa.

Melalui rapat koordinasi ini, TAPM Kabupaten Kulon Progo menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pendampingan, memperkuat koordinasi antarpendamping, serta memastikan seluruh program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa dapat berjalan secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (don/tons)

Perkuat Pengawasan BUMDesa, TPP Pengasih Gelar Coaching Khusus untuk Pamong Kalurahan

Pengasih, Kulon Progo – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Kalurahan (Muskal) Pertanggungjawaban BUMDesa, Pemerintah Kalurahan Pengasih mengambil langkah strategis dengan meningkatkan kapasitas aparatur kalurahan dalam memahami laporan keuangan BUMDesa.

Atas permintaan Pemerintah Kalurahan Pengasih, Koordinator Kecamatan (Korcam) Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kapanewon Pengasih, Lesandi Utomo, bersama Tim TPP memberikan kegiatan private coaching kepada Lurah, Carik, dan Ulu-ulu Kalurahan Pengasih. Kegiatan ini bertujuan membekali para pamong agar mampu membaca dan menganalisis laporan keuangan BUMDesa secara lebih komprehensif.

Dalam pendampingan yang berlangsung secara intensif dan privat di lingkungan Pemerintah Kalurahan Pengasih, peserta diajak membedah empat dokumen utama laporan keuangan BUMDesa, yakni Laporan Arus Kas, Laporan Laba Rugi, Neraca, serta Laporan Kolektabilitas Piutang.

“Pemahaman terhadap laporan keuangan menjadi sangat penting agar para pamong tidak hanya menerima laporan sebagai formalitas, tetapi benar-benar memahami kondisi usaha dan kesehatan keuangan BUMDesa,” ujar Lesandi Utomo saat memberikan materi.

Melalui pendekatan praktis, peserta diajarkan cara menelusuri arus kas masuk dan keluar, menilai tingkat keuntungan usaha, memahami posisi aset, kewajiban, dan modal, hingga mengidentifikasi kualitas piutang usaha yang dimiliki BUMDesa.

Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi Muskal Pertanggungjawaban BUMDesa yang akan segera dilaksanakan. Dengan bekal pemahaman tersebut, para pamong diharapkan mampu berperan aktif dalam mencermati laporan, memberikan masukan yang konstruktif, serta mengambil keputusan berdasarkan data dan kondisi riil BUMDesa.

Selain meningkatkan kualitas pembahasan dalam forum Muskal, kegiatan ini juga menjadi langkah nyata dalam memperkuat fungsi pengawasan Pemerintah Kalurahan terhadap pengelolaan BUMDesa agar semakin transparan, akuntabel, dan profesional.

Dengan adanya pendampingan ini, Pemerintah Kalurahan Pengasih menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola BUMDesa yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus memastikan setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada pemahaman yang kuat terhadap kondisi keuangan lembaga usaha milik desa tersebut. (sandi)

Telur Omega-3 BUMDes Krembangan Tetap Untung di Tengah Anjloknya Harga Telur

Krembangan, Panjatan – Di saat banyak peternak menghadapi tekanan akibat turunnya harga telur ayam ras, BUM Desa Binangun Artha Mandiri Kalurahan Krembangan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo justru mampu menjaga keuntungan melalui usaha peternakan ayam petelur Omega-3.

Usaha yang didukung penyertaan modal Dana Desa sebesar Rp230,1 juta ini menjadi salah satu program ketahanan pangan unggulan desa. Saat ini, BUM Desa mengelola sekitar 1.000 ekor ayam petelur yang mampu menghasilkan rata-rata 800 hingga 810 butir telur per hari atau sekitar 50 kilogram telur.

Dengan harga jual sekitar Rp31.000 per kilogram, usaha tersebut menghasilkan omzet rata-rata Rp1,55 juta per hari atau lebih dari Rp46 juta per bulan. Keberhasilan ini didukung oleh strategi pemasaran langsung kepada konsumen tanpa bergantung pada tengkulak, sehingga harga jual dan keuntungan usaha lebih terjaga.

Keunggulan utama produk ini terletak pada kandungan asam lemak Omega-3 yang lebih tinggi dibandingkan telur biasa. Nutrisi tersebut memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, antara lain membantu perkembangan dan fungsi otak, menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mendukung tumbuh kembang anak, serta membantu memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil. Konsumsi protein hewani berkualitas seperti telur Omega-3 juga berperan dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Direktur BUM Desa Binangun Artha Mandiri, Budi Wulandari, mengatakan bahwa nilai tambah produk menjadi kunci keberhasilan usaha. Telur Omega-3 yang diproduksi memiliki kandungan nutrisi lebih tinggi sehingga tetap diminati masyarakat meskipun harga telur umum sedang turun.

"Kami tidak hanya menjual telur, tetapi juga manfaat kesehatan. Ketika masyarakat mengetahui manfaat telur Omega-3, mereka tetap membeli meskipun harga telur biasa sedang turun. Alhamdulillah, sampai saat ini permintaan masih lebih besar dibanding kemampuan produksi kami," ujarnya.

Pemasaran dilakukan melalui jaringan pelanggan tetap, komunitas masyarakat, reseller, hingga penjualan langsung ke rumah tangga. Saat ini terdapat sekitar 50 konsumen aktif setiap hari yang rutin membeli telur Omega-3 produksi BUM Desa.

Pendamping Lokal Desa, Hendri Sulistya, menilai usaha tersebut menjadi contoh keberhasilan program ketahanan pangan desa yang tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga memperhatikan aspek bisnis dan pemasaran.

"Program ketahanan pangan akan berhasil apabila tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga memperhatikan aspek bisnis dan pemasaran. BUM Desa Krembangan mampu menunjukkan bahwa Dana Desa dapat dikelola menjadi usaha produktif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," jelasnya.

Selain meningkatkan pendapatan BUM Desa dan memperkuat perputaran ekonomi lokal, usaha ini juga memberikan manfaat sosial dan kesehatan bagi masyarakat melalui penyediaan sumber protein berkualitas yang mudah diakses. Keberadaan usaha ini sekaligus mendukung upaya peningkatan gizi keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta percepatan penurunan angka stunting di tingkat desa.

Keberhasilan BUM Desa Krembangan membuktikan bahwa program ketahanan pangan berbasis Dana Desa dapat berkembang menjadi usaha produktif dan berkelanjutan apabila dikelola secara profesional, inovatif, dan sesuai kebutuhan pasar. Melalui inovasi telur Omega-3, desa tidak hanya menciptakan peluang usaha yang menguntungkan, tetapi juga menghadirkan produk pangan sehat yang bermanfaat bagi masyarakat.(yulianto)

Kemendesa Apresiasi Potensi Ekspor Gula Kelapa Hargorejo, BUMDesa Bersama SEMAR Kokap Kian Siap Menembus Pasar Global

Hargorejo, Kokap – Upaya pengembangan ekonomi desa berbasis potensi lokal kembali mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Pada Selasa (9/6/2026), BUMDesa Bersama SEMAR Kokap menerima kunjungan tim dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa) untuk meninjau secara langsung pengembangan usaha gula kelapa organik yang telah merintis pasar ekspor di Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo.

Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk melihat secara dekat keberhasilan kolaborasi antara masyarakat, kelompok usaha, pemerintah daerah, dan pendamping desa dalam mengembangkan komoditas unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berdaya saing di pasar internasional.

Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Kulon Progo, Pendamping Desa Kapanewon Kokap, jajaran pengurus BUMDesa Bersama SEMAR Kokap, serta perwakilan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang selama ini menjadi mitra utama dalam proses produksi gula kelapa.

Dalam kunjungannya, tim Kemendesa meninjau langsung dapur produksi gula kelapa untuk melihat seluruh tahapan pengolahan. Mulai dari proses penyadapan dan penerimaan nira kelapa, pemasakan, pencetakan, pengeringan, pengemasan, hingga produk siap dipasarkan ke mancanegara.

Selain meninjau proses produksi, rombongan juga memperoleh penjelasan mengenai sistem pengendalian mutu yang diterapkan oleh BUMDesa dan KUB. Produk gula kelapa yang dihasilkan telah menerapkan standar produksi yang ketat dan didukung sertifikasi organik, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar ekspor yang menuntut kualitas, keamanan pangan, dan keberlanjutan produk.

Pendamping Desa Kapanewon Kokap turut mendampingi seluruh rangkaian kegiatan sekaligus memfasilitasi koordinasi antara Kemendesa, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, BUMDesa Bersama SEMAR Kokap, dan kelompok usaha masyarakat. Dalam diskusi yang berlangsung, dipaparkan pula perkembangan model bisnis kolaboratif yang dibangun untuk memperkuat rantai nilai komoditas gula kelapa, mulai dari petani penyadap, unit pengolahan, hingga jaringan pemasaran ekspor.

Pengurus BUMDesa Bersama SEMAR Kokap menyampaikan bahwa dukungan dari berbagai pihak menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan kapasitas produksi dan perluasan akses pasar. Dengan semakin terbukanya peluang ekspor, produk gula kelapa dari Kokap diharapkan dapat menjadi salah satu ikon produk unggulan desa yang mampu bersaing di tingkat global.

Kunjungan Kemendesa ini merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap pengembangan usaha desa yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemanfaatan potensi lokal yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan, desa tidak hanya mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Ke depan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Pendamping Desa, BUMDesa, serta kelompok usaha masyarakat diharapkan semakin kuat sehingga pengembangan ekspor gula kelapa organik dari Hargorejo dapat terus tumbuh, memperluas jangkauan pasar internasional, dan menjadi contoh sukses pengembangan ekonomi desa berbasis potensi lokal di Kabupaten Kulon Progo. (m.zam)

 

Kalurahan Kembang Jadi Lokasi Perdana Rembug Stunting Tingkat Kapanewon Nanggulan Tahun 2026

Kembang, Nanggulan – Kalurahan Kembang menjadi lokasi pelaksanaan perdana kegiatan Rembug Stunting tingkat Kapanewon Nanggulan Tahun 2026 yang dilaksanakan di Aula Balai Kalurahan Kembang. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Pra-Musrenbangkal dalam upaya konvergensi pencegahan dan penanganan stunting di wilayah Kapanewon Nanggulan.

Acara dihadiri oleh unsur Pemerintah Kalurahan Kembang, Bamuskal, Panewu Nanggulan, Puskesmas, Bidan Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, kader kesehatan, pendamping desa, serta berbagai unsur masyarakat yang peduli terhadap upaya percepatan penurunan stunting.

Lurah Kembang, Edi Purwanto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penanganan stunting merupakan investasi penting dalam mempersiapkan generasi mendatang yang sehat, kuat, dan cerdas. Oleh karena itu, Pemerintah Kalurahan Kembang berkomitmen untuk terus memprioritaskan program penanganan stunting melalui evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan serta pemanfaatan data yang valid sebagai dasar penyusunan program pembangunan di masa mendatang.

"Stunting bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia di masa depan. Karena itu, kami berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pihak agar setiap anak di Kalurahan Kembang dapat tumbuh sehat dan berkembang secara optimal," ujar Edi Purwanto.

Dalam forum tersebut disampaikan pula bahwa skor konvergensi stunting Kalurahan Kembang berdasarkan aplikasi Elektronik Human Development Worker (EHDW) mencapai 75,50 persen. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas program percepatan penurunan stunting di tingkat kalurahan.

Ketua Bamuskal Kembang, Ali Musadad, menyampaikan berbagai agenda pembangunan yang menjadi perhatian kalurahan, di antaranya pembahasan Rencana Pembangunan Kalurahan (RPKal), pencermatan RPJM Kalurahan, pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta pemanfaatan Dana Keistimewaan yang dapat mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

"Pencegahan stunting harus menjadi gerakan bersama. Perencanaan pembangunan yang disusun kalurahan perlu memberikan ruang yang cukup bagi program-program peningkatan kesehatan dan kesejahteraan keluarga agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat," ungkap Ali Musadad.

Panewu Nanggulan dalam arahannya menekankan pentingnya penyusunan program percepatan penurunan stunting yang tepat sasaran dan berbasis data. Dengan demikian, upaya pengentasan stunting dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Data yang akurat menjadi kunci keberhasilan intervensi stunting. Program yang disusun harus benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan sehingga setiap anggaran dan kegiatan dapat memberikan hasil yang optimal," tegas Panewu Nanggulan.

Berdasarkan hasil pendataan yang dipaparkan dalam rembug stunting, wilayah dengan kasus stunting tertinggi di Kalurahan Kembang saat ini berada di Padukuhan Pundak Wetan, sehingga diperlukan perhatian dan intervensi yang lebih intensif dari seluruh pihak terkait.

Pihak Puskesmas Nanggulan memaparkan kondisi stunting di wilayah Kalurahan Kembang beserta berbagai hambatan yang masih dihadapi dalam upaya penanganannya. Beberapa faktor yang menjadi penyebab masih ditemukannya kasus stunting antara lain kebiasaan sebagian orang tua yang memilih makanan siap saji untuk anak, pola asuh balita yang kurang optimal karena orang tua bekerja, pemberian Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan yang belum maksimal, adanya penyakit penyerta maupun gangguan pertumbuhan pada balita, serta masih kurangnya konsumsi sumber protein hewani dalam menu makanan sehari-hari.

Salah satu perwakilan tenaga kesehatan dari Puskesmas Nanggulan menambahkan bahwa penanganan stunting tidak dapat dilakukan hanya oleh tenaga kesehatan semata.

"Peran keluarga sangat menentukan. Asupan gizi yang baik, pola asuh yang tepat, serta pemantauan tumbuh kembang secara rutin melalui Posyandu menjadi langkah penting untuk mencegah stunting sejak dini," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Bidan Desa juga menyampaikan tata cara penimbangan balita yang baik dan benar serta pentingnya pelaksanaan Posyandu sesuai standar operasional. Data hasil penimbangan yang akurat menjadi dasar penting dalam pemantauan tumbuh kembang balita sekaligus menentukan langkah intervensi yang tepat bagi keluarga sasaran.

Sementara itu, salah satu kader Posyandu Kalurahan Kembang menyambut baik pelaksanaan rembug stunting tersebut.

"Kegiatan ini sangat membantu kami di lapangan karena berbagai permasalahan yang dihadapi kader dapat dibahas bersama. Harapannya, dukungan dari semua pihak semakin kuat sehingga angka stunting di Kalurahan Kembang dapat terus menurun," ujarnya.

Melalui kegiatan Rembug Stunting ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan serta penanganan stunting. Dengan kerja sama yang baik, Kalurahan Kembang diharapkan mampu mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, berkualitas, dan bebas dari stunting. (novel budi)

Rembuk Stunting Kalurahan Sidoharjo 2026: Perkuat Sinergi Wujudkan Generasi Sehat dan Bebas Stunting

Sidoharjo, 4 Juni 2026 – Pemerintah Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, menggelar Rembuk Stunting Tahun 2026 di Pendopo Kalurahan Sidoharjo pada Kamis (4/6/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat kolaborasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penanganan serta pencegahan stunting di tingkat kalurahan.

Rembuk Stunting dihadiri oleh berbagai unsur, mulai dari Panewu Samigaluh, Lurah Sidoharjo, pamong kalurahan, anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), Puskesmas, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kalurahan, tokoh masyarakat, hingga perwakilan lembaga kemasyarakatan yang ada di Kalurahan Sidoharjo.

Kehadiran berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa penanganan stunting merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi lintas sektor. Dalam kegiatan ini, Tim Pendamping Pembangunan (TPP) Kapanewon Samigaluh turut hadir untuk memberikan pendampingan, arahan, serta masukan agar proses perencanaan program berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Rembuk Stunting merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2027, khususnya dalam merumuskan program dan kegiatan yang mendukung percepatan penurunan angka stunting. Forum ini menjadi wadah untuk menghimpun berbagai usulan, masukan, dan aspirasi masyarakat terkait kondisi kesehatan ibu dan anak, gizi keluarga, sanitasi lingkungan, serta akses terhadap layanan kesehatan.

Melalui diskusi dan musyawarah yang berlangsung, peserta bersama-sama mengidentifikasi berbagai permasalahan yang berpotensi menyebabkan stunting sekaligus merumuskan langkah-langkah intervensi yang diperlukan. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Rembuk Stunting ini antara lain teridentifikasinya keluarga berisiko stunting, terpetakannya faktor-faktor penyebab utama stunting, tersusunnya daftar prioritas permasalahan stunting di tingkat kalurahan, serta ditetapkannya program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan secara terpadu.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian dalam pembahasan meliputi aspek pemenuhan gizi dan pola asuh anak, kondisi sanitasi dan ketersediaan akses air bersih, serta kualitas layanan kesehatan yang diterima masyarakat. Seluruh aspek tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Dengan terselenggaranya Rembuk Stunting Tahun 2026, Pemerintah Kalurahan Sidoharjo berharap dapat membangun komitmen yang lebih kuat dari seluruh unsur pemerintah kalurahan, lembaga kemasyarakatan, kader kesehatan, dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung program percepatan penurunan stunting. Melalui kerja sama yang berkelanjutan, diharapkan lahir generasi Sidoharjo yang sehat, cerdas, dan berkualitas sebagai modal utama pembangunan di masa depan.

(TPP Kapanewon Samigaluh)

Kulon Progo Tuntaskan Penyaluran Dana Desa 2026, Capai 100 Persen pada Awal Juni

Kulon Progo – Kabupaten Kulon Progo berhasil menuntaskan penyaluran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2026 kepada seluruh 87 Kalurahan. Hingga tanggal 5 Juni 2026, realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai 100 persen dengan total anggaran sebesar Rp30.033.027.000.

Keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi dan kerja sama yang baik antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMK Dalduk dan KB) Kabupaten Kulon Progo, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wates, Pemerintah Kapanewon, Kalurahan, serta dukungan pendampingan dari Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Kulon Progo.

Percepatan penyaluran Dana Desa tahun 2026 tidak terlepas dari pengalaman pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, perubahan kebijakan pemerintah menyebabkan tidak tersalurkannya Dana Desa Tahap II untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya (earmark). Belajar dari kondisi tersebut, seluruh pihak terkait berkomitmen menyelesaikan proses penyaluran Dana Desa Tahun 2026 pada semester pertama agar pelaksanaan kegiatan di kalurahan dapat berjalan lebih optimal.

Proses penyaluran tahun ini juga relatif lebih lancar karena besaran Dana Desa Tahap II yang diterima setiap kalurahan berkisar antara Rp234.445.000 hingga Rp373.456.000, serta tidak adanya persyaratan batas minimal persentase serapan Dana Desa Tahap I untuk mengajukan penyaluran Tahap II sebagaimana tahun sebelumnya. Kebijakan PMK 7/2026 tersebut memberikan kemudahan bagi pemerintah kalurahan dalam memenuhi persyaratan administrasi penyaluran Dana Desa.

Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kulon Progo menjadi salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berhasil menuntaskan penyaluran Dana Desa hingga 100 persen pada awal Juni 2026.

Apresiasi diberikan kepada Dinas PMK Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo yang secara proaktif melaksanakan kegiatan road show koordinasi kepada 87 Kalurahan di 12 Kapanewon pada akhir April hingga awal Mei 2026. Kegiatan tersebut bertujuan mempercepat proses penyaluran Dana Desa Tahap II melalui penyampaian langkah-langkah teknis dan pendampingan kepada pemerintah kalurahan dalam percepatan memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Selain itu, peran aktif Tenaga Pendamping Profesional (TPP) P3MD Kabupaten Kulon Progo dalam melakukan pendampingan dan asistensi kepada pemerintah kalurahan turut memberikan kontribusi signifikan terhadap percepatan penyelesaian proses penyaluran Dana Desa tahun ini.

Dengan telah tersalurkannya Dana Desa Tahun Anggaran 2026 secara penuh, diharapkan seluruh Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo dapat segera melaksanakan kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, serta program prioritas lainnya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan juga diharapkan dapat berjalan tepat waktu, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. (wsk)