Program Ketapang Kalurahan Garongan Hadirkan Pasar Lelang Cabe, Petani Mudah Jual Produksi Cabe!

Panjatan, [7 Januari 2026] - Bumdesa Binangun Barokah Kalurahan Garongan, Panjatan, Kulon Progo, Yogyakarta, hari ini meluncurkan pasar lelang cabe yang bertujuan untuk menampung hasil panen petani cabai di Kalurahan Garongan. Pasar lelang ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan petani cabai dan meningkatkan perekonomian desa.

Menurut Manager Ketapang, Mbak Isna, pasar lelang cabe ini merupakan inisiatif untuk membantu petani cabai Garongan dalam menjual hasil panen mereka dengan harga yang lebih baik. "Kami ingin membantu petani cabai Garongan untuk mendapatkan harga yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan mereka," kata Mbak Isna.

Pada hari pertama, pasar lelang cabe ini menampung 103 kg cabe Ori dengan harga penawaran Rp 30.206,- per kg. Selain itu, juga terdapat 23 kg cabe merah keriting dengan harga penawaran Rp 16.500,- per kg.

"Pasar lelang cabe ini sangat membantu kami, petani cabai," kata salah satu petani cabai, Pak Agus. "Kami dapat menjual hasil panen kami dengan harga yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan kami."

Bumdesa Binangun Barokah Kalurahan Garongan berharap pasar lelang cabe ini dapat terus berkembang dan membantu meningkatkan perekonomian desa. "Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas pasar lelang cabe ini agar dapat membantu petani cabai Garongan," kata Mbak Isna, seraya berharap lelang selalu diminati konsumen. (tons)

Pertemuan Dinas Koperasi Kulon Progo dan Dinas PMK Dalduk KB Bahas Koperasi Desa Merah Putih

Pada hari Rabu, 5 November 2025, telah dilaksanakan pertemuan antara Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo bersama Dinas PMK Dalduk KB, serta dihadiri oleh jajaran pendamping desa di wilayah Kulon Progo. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Dinas Koperasi Kulon Progo tersebut membahas persiapan pembangunan gerai koperasi di Desa Kaligintung, Wijimulyo, Kecamatan Sentolo, yang akan didanai oleh BUMN Agrinas.

Dalam paparannya, pihak Dinas Koperasi menyampaikan bahwa hingga saat ini sebanyak 44 desa telah melakukan inventarisasi tanah untuk calon lokasi pembangunan gerai koperasi. Namun, dari jumlah tersebut, baru 17 lahan yang dinyatakan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan teknis dan administratif yang berlaku. Padahal, target yang ditetapkan adalah 88 desa sudah harus menyelesaikan proses inventarisasi lahan paling lambat pada tanggal 10 November 2025.

Gerai koperasi tersebut dirancang untuk menjadi pusat ekonomi desa dengan tujuh jenis usaha utama, yang seluruhnya akan mendapatkan pasokan barang dari Agrinas. Dinkop menargetkan agar seluruh gerai koperasi sudah beroperasi (“running”) pada tanggal 17 Januari 2026.

Selain pembahasan teknis terkait pembangunan gerai, rapat juga menyoroti persiapan Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) yang akan membahas proposal Business Plan Koperasi Desa Mandiri Produktif (KDMP). Hal ini merujuk pada penjelasan Koordinator Kabupaten TPP, yang menegaskan bahwa desa wajib memberikan dukungan terhadap KDMP sesuai dengan Surat Edaran Permendes Nomor 8 Tahun 2025.

Lebih lanjut, bagi desa-desa yang telah dibangunkan gerai koperasinya, diminta untuk mengalokasikan Dana Desa Tahun 2026 sebagai bentuk komitmen dan dukungan terhadap keberlanjutan operasional gerai tersebut.

Pertemuan ini diakhiri dengan kesepakatan untuk mempercepat proses verifikasi dan inventarisasi lahan di seluruh desa sasaran, serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar target pembangunan dan operasional gerai koperasi dapat tercapai tepat waktu.

Bimbingan Teknis Penyusunan APBDes dan Kebijakan Prioritas Dana Desa di Kapanewon Temon

Temon – Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran desa, Kapanewon Temon menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi 15 Carik se-Kapanewon Temon. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kapanewon Temon pada hari Rabu, 5 November 2025, dan dibuka secara resmi oleh Kepala Jawatan Praja Kapanewon Temon, Eko Supriyanto, S.H.

Bimtek ini menghadirkan Wratsongko Sri Kawuryan, S.T., selaku Narasumber dari Tenaga Ahli  Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Kulon Progo, dengan didampingi oleh Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kapanewon Temon, yaitu Virli Budianto, S.Pd. dan Ambar Siswanto, S.T.

Dalam sambutannya, Eko Supriyanto, S.H. menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas Carik dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) agar selaras dengan kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah. “Melalui bimtek ini, diharapkan para Carik dapat memahami dengan baik mekanisme penyusunan APBDes yang sesuai regulasi, serta mampu menyesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah, khususnya pasca diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025,” ujarnya.

Materi bimtek meliputi dua pokok bahasan utama, yaitu:

1. Penyusunan APBDes Tahun 2026, mencakup tahapan perencanaan, penetapan, hingga pelaporan keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel.

2. Pembahasan Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari implementasi penganggaran desa dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat, sesuai dengan arah kebijakan nasional dan daerah.

Narasumber Wratsongko Sri Kawuryan, S.T. menjelaskan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan desa, terutama dalam menentukan prioritas penggunaan Dana Desa yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi lokal. Beliau juga menekankan pentingnya inovasi desa melalui kelembagaan ekonomi seperti Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi salah satu tindak lanjut dari Inpres Nomor 17 Tahun 2025.

Kegiatan berjalan dengan lancar dan interaktif, di mana para peserta aktif berdiskusi mengenai permasalahan teknis penyusunan APBDes, serta strategi pengelolaan keuangan desa yang efektif dan berkeadilan.

Dengan terselenggaranya bimtek ini, diharapkan seluruh Carik di Kapanewon Temon mampu menerapkan hasil pembelajaran dalam proses penyusunan APBDes Tahun 2026 di masing-masing desa, sehingga pembangunan desa dapat terlaksana secara transparan, partisipatif, dan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat. (wsk)

Mewujudkan BUM Desa yang Transparan

 

Kepmendes PDT nomor 136 tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa mengamanatkan kepada Pengelola Bumdes agar dalam mengadministrasikan dan menyusun laporan keuangan menggunakan standar akuntansi yang berlaku saat ini, menggunakan pencatatan berpasangan double entry. Pada konsideran menimbang Kepmendes PDT 136 ini bertujuan untuk     mewujudkan     tertib     administrasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan badan usaha milik desa.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu dilakukan pelatihan bagi seluruh pemangku kepentingan BUM Desa. Kalurahan Kebonharjo Samigaluh melaksanakan Pelatihan Pengelolaan dan Penyusunan Administrasi Usaha Ketapang BUM Desa bertempat di Kopi puncak purwosari. Pelatihan diikuti oleh Lurah dan perangkat desa terkait, Badan Pernusyawaratan Desa, Badan Pengawas BUM Desa, Pengelola BUM Desa, Manajer usaha Ketahanan Pangan, Kelompok Tani sebagai mitra. Rencana pelatihan ini sudah ada dalam APB Kalurahan tahun 2025. Sebagai narasumber dari jajaran Tenaga Pendamping Profesional kabupaten dan kapanewon.

Sehubungan dengan tujuan pelatihan ini Lurah Kebonharjo Sugimo menjelaskan,“BUM Desa Kebonharjo memiliki tunggakkan pinjaman yang tinggi dan masalah ini belum tertangani dengan baik sehingga perlu dicarikan solusinya,” tuturnya. Sebagaimana hasil monitoring Irda kabupaten, ujar Sugimo lebih lanjut, bahwa sebagian besar BUM Desa di Kulon Progo punya masalah yang perlu segera dibenahi. ”Pelatihan ini bertujuan agar seluruh unsur pelaku BUM Desa dapat aktif terlibat dalam mengembangkan dan membenahi BUM Desa,” ujar Sekretaris Desa, Dwi Budiatun.

Pada materi pertama dipaparkan form dokumen administrasi Ketahanan Pangan sekaligus contoh pengisiannya sesuai dengan kasus transaksi yang terjadi di BUM Desa Kebonharjo. Materi ini penting mengingat bahwa akuntansi memang membutuhkan beberapa buku bantu sesuai dengan kondisi kegiatan di suatu entitas, seperti buku bank, buku kas, buku inventaris, buku piutang, buku utang, buku persediaan yang tentunya harus divalidasi oleh pihak yang berkompeten. Form tersebut telah dibuatkan oleh pihak Dinas PMK Dalduk KB Kulon Progo.

Ditegaskan bahwa Badan Pengawas punya kewenangan untuk memeriksa kelengkapan seluruh dokumen tersebut. “Karena jika tanpa kewenangan tersebut maka Badan Pengawas tidak akan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, dan pihak pengelola BUM Desa harus kooperatif agar prinsip tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud,” jelas Agung Triatmo.

Akuntansi Ketahanan Pangan mengacu  dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 69 atau yang dikenal dengan akuntansi usaha agrobisnis. Pada Kegiatan Ketahanan Pangan asset yang dikelola berupa asset biologis yang memiliki sifat bertransformasi. Perlakuan akuntansi untuk asset tersebut berbeda dengan asset yang berupa benda mati. Agung menjelaskan,“Tetapi siklus akuntansinya sama dengan siklus akuntansi jasa atau akuntansi perdagangan, sehingga BUM Desa harus paham membuat jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan laba rugi, neraca, dan seterusnya.” Setelah paparan kedua materi tersebut dilanjutkan dengan diskusi pengelolaan Ketahanan Pangan dan pengelolaan  kredit mikro.

Jajaran TPP Kulon Progo sudah berkomitmen untuk mendampingi BUM Desa dalam administrasi dan laporan keuangan Ketahanan Pangan, agar tidak terjadi masalah seperti dalam pengelolaan kredit mikro. Ketahanan Pangan Kulon Progo memiliki motto “sukses usaha sukses administrasi”. (adi)

Tingkatkan Produktivitas Sawah: Keberhasilan Program Padat Karya Tunai di Kalurahan Gulurejo, Lendah

Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, berhasil melaksanakan salah satu program unggulan pembangunan desa tahun anggaran 2025 yang bersumber dari Dana Desa, yaitu Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk kegiatan Normalisasi Saluran Irigasi Rowojembangan. Program ini menjadi wujud nyata semangat gotong royong masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian.

Kegiatan normalisasi saluran irigasi ini dilaksanakan dengan melibatkan 60 warga masyarakat setempat, yang sebagian besar berasal dari kelompok Rumah Tangga Miskin (RTM). Langkah ini tidak hanya memberikan dampak positif terhadap perbaikan infrastruktur pertanian, tetapi juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung melalui upah kerja harian dalam kegiatan padat karya.

Normalisasi dilakukan sepanjang 1.830 meter, melewati tiga dusun yaitu Klipuh, Kragilan, dan Bonorejo, dengan total anggaran sebesar Rp 24.351.900,-. Selama proses pelaksanaan, warga bekerja bersama-sama membersihkan, menggali, dan memperbaiki saluran irigasi agar aliran air menuju area persawahan dapat kembali lancar dan optimal.

Dengan selesainya kegiatan ini, diharapkan area persawahan di sepanjang saluran Rowojembangan dapat kembali memperoleh pasokan air yang memadai, terutama pada musim tanam. Kondisi irigasi yang baik akan sangat membantu petani dalam mengelola lahan, sehingga produktivitas padi dapat meningkat dan hasil panen menjadi lebih melimpah.

Selain manfaat ekonomi, kegiatan ini juga menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepedulian sosial di kalangan warga. Melalui semangat padat karya, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa mereka sendiri.

Program Padat Karya Tunai di Kalurahan Gulurejo ini menjadi contoh nyata bahwa pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat mampu menciptakan manfaat ganda—meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat kemandirian desa. (ybs)

TPP Fasilitasi Pengembangan Usaha BUM Desa Karya Binangun Jaya Menuju Desa Mandiri dan Berdaya Saing

Kalurahan Ngentakrejo terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong kemandirian ekonomi desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Karya Binangun Jaya. Dengan memanfaatkan potensi lokal yang melimpah—berupa lahan sawah, tegalan, serta kedekatan dengan pusat kegiatan ekonomi seperti pasar—pemerintah kalurahan bersama BUM Desa berinisiatif mengembangkan dua sektor unggulan, yaitu perdagangan dan ketahanan pangan.

Dalam prosesnya, Tim Pendamping Profesional (TPP) berperan aktif memfasilitasi Focus Group Discussion (FGD) untuk menentukan jenis usaha yang paling potensial dijalankan. Dari hasil FGD, disepakati dua bidang utama yang menjadi fokus, yakni pengembangan Toko Desa (Perdagangan) dan Peternakan Kambing Boer (Ketahanan Pangan).

TPP juga mendampingi penyusunan rencana bisnis dan memfasilitasi musyawarah desa terkait penyertaan modal desa ke dalam BUM Desa. Selanjutnya, pendampingan terus dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk dalam pengelolaan administrasi, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan agar sesuai dengan standar pelaporan yang telah ditetapkan.

Sejak beroperasi pada April 2019, Toko Desa telah menunjukkan kemajuan pesat. Usaha ini menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang menjanjikan, dengan peningkatan keuntungan setiap tahunnya. Sementara itu, Peternakan Kambing Boer yang mulai dikembangkan pada Juli 2025, kini telah memiliki 40 ekor indukan dan 1 ekor pejantan, serta telah berhasil berkembang biak dengan tambahan 8 ekor anak kambing (4 jantan dan 4 betina).

Keberhasilan dua sektor usaha ini berdampak nyata pada masyarakat, antara lain penyerapan tenaga kerja lokal, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa) dari tahun ke tahun. Berikut rincian kontribusi PADesa dari usaha BUM Desa Karya Binangun Jaya:

• 2020 : Rp 166.546.641,-

• 2021 : Rp 186.239.215,-

• 2022 : Rp 225.060.385,-

• 2023 : Rp 246.025.895,-

• 2024 : Rp 262.153.378,-

• 2025 : Rp 269.480.566,-

Kesuksesan ini tak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk kemitraan dengan Serta Mulia Farm, yang turut membantu dalam pengelolaan program ketahanan pangan melalui Peternakan Kambing Boer.

Ke depan, Toko Desa akan terus dikembangkan dengan memperluas ruang usaha ke lantai dua, meningkatkan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan teknologi dan promosi digital, serta memperkuat kemitraan dengan supplier dan produsen lokal. Sedangkan untuk Peternakan Kambing Boer, direncanakan agar setiap warga Kalurahan Ngentakrejo dapat menjadi peternak mitra BUM Desa, sehingga Ngentakrejo dapat tumbuh sebagai sentra produksi Kambing Boer dan susu kambing Boer di wilayahnya.

Dengan pendampingan berkelanjutan dari TPP dan sinergi antara pemerintah kalurahan, BUM Desa, serta masyarakat, BUM Desa Karya Binangun Jaya diharapkan menjadi model pengembangan ekonomi desa yang inovatif, mandiri, dan berdaya saing tinggi. (iws

Kontak Kegiatan:

• Sumardi (Lurah): 0857-2723-6282

• Samiyati, SE (Direktur BUM Desa): 0813-9201-0277

Harga Telur Naik, BUM Desa Demangrejo Panen Keuntungan: Siap Jadi Sentra Penghasil Telur di Kulon Progo

 Kulon Progo – Fluktuasi harga hasil pertanian dan peternakan sering kali menjadi momok bagi para petani maupun peternak. Tidak jarang, ketidakpastian harga membuat mereka merugi hingga gulung tikar. Namun, kondisi berbeda dirasakan oleh para peternak ayam petelur di Kalurahan Demangrejo, Kapanewon Sentolo. Saat ini, harga telur yang relatif tinggi justru membawa senyum lebar bagi mereka.

Salah satu pihak yang merasakan dampak positif kenaikan harga telur adalah BUM Desa Demangrejo. Unit usaha ayam petelur yang mereka kelola kini semakin berkembang berkat surplus keuntungan yang signifikan. Diharapkan, stabilitas harga telur ini dapat terus dijaga agar para peternak tetap menikmati hasil jerih payahnya.

Modal awal usaha ayam petelur ini berasal dari alokasi 20 persen Dana Desa tahun 2025, dengan total sebesar Rp250 juta. Menariknya, BUM Desa tidak menggunakan sebagian besar modal tersebut untuk membangun kandang baru. Sebagai gantinya, mereka menyewa kandang yang sudah ada, sehingga dana bisa difokuskan untuk modal kerja dan pembelian bibit ayam.

Dengan strategi tersebut, pada tahap awal BUM Desa langsung membeli 1.650 ekor ayam petelur berusia 15 minggu yang siap bertelur dalam waktu sekitar tiga minggu.

Pendamping Desa, Katmilah, S.Pt, memberikan arahan penting dalam menentukan langkah efisien ini. “Kami dianjurkan oleh Pendamping Desa agar tidak membangun kandang sendiri dan terbukti cara itu benar,” ujar Dwi Haryanti, Manajer Usaha Ketahanan Pangan BUM Desa Demangrejo.

Menurut analisis bersama direktur, manajer, dan pendamping, jika modal digunakan untuk membangun kandang baru, jumlah ayam yang dapat diternakkan hanya sekitar seribu ekor. Namun dengan sistem sewa, kapasitas ternak bisa ditingkatkan secara signifikan.

Hal tersebut dibenarkan oleh Direktur BUM Desa Demangrejo, Aluwi. “Dengan strategi ini, kami bisa meraup keuntungan tinggi karena jumlah ayam yang kami pelihara jauh lebih banyak,” jelasnya.

Sejak Agustus, dari keuntungan yang terkumpul, BUM Desa kembali mengalokasikan dana untuk menambah 500 ekor ayam. Kini, total ayam yang dipelihara mencapai 2.150 ekor, dengan tingkat produktivitas mencapai 80 persen. Artinya, setiap hari BUM Desa mampu menghasilkan sekitar 1.600–1.650 butir telur, atau setara 100–103 kilogram telur per hari.

“Telur-telur itu langsung diambil oleh pedagang dan pemesan yang datang ke kandang, jadi kami tidak perlu repot menjual ke pasar,” tambah Aluwi dengan semangat.

Melihat prospek yang menjanjikan, Aluwi memproyeksikan untuk menambah jumlah ayam di awal tahun 2026 mendatang. “Jika alokasi Dana Desa untuk Ketahanan Pangan masih ada tahun depan, kami akan rencanakan pengembangan lebih lanjut. Target kami, Demangrejo bisa menjadi desa sentra penghasil telur,” ungkapnya.

Keberhasilan BUM Desa Demangrejo kini menarik perhatian banyak pihak. Beberapa kalurahan dari wilayah sekitar bahkan dari luar Kulon Progo, termasuk dari Jawa Tengah, telah melakukan studi banding untuk belajar langsung dari pengalaman mereka.

Dengan semangat berbagi dan pengelolaan yang transparan, BUM Desa Demangrejo terus berupaya menjalankan amanah sesuai tujuan pendiriannya: mensejahterakan masyarakat desa. (ktml)